MADANIACOID – PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatat kenaikan yang signifikan pada jumlah transaksi SPKLU PLN pada periode Nataru 2024/ 2025. Selama masa siaga Nataru 2024, 18 Desember 2024 sd 7 Januari 2025, transaksi pengisian daya di SPKLU di Jawa Barat mencapai 10.932 kali transaksi, hampir empat kali lipat dibandingkan Nataru 2023 yang mencatatkan 2.945 transaksi.
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyambut positif atas kenaikan transaksi SPKLU PLN di wilayah Jawa Barat selama periode Nataru tersebut. Menurutnya hal ini mengindikasikan adanya kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjadi pionir dalam transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.
“Dinas ESDM aktif menginisiasi program-program untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Jabar, seperti penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional dan penerapan Zero Emission Zone di seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemdaprov Jabar ,” kata Bey saat menerima kunjungan audiensi dengan GM PLN UID Jabar, Agung Murdifi di Gedung Sate pada 13 Januari 2025.
Pada kesempatan tersebut, Agung menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis untuk mempercepat target net zero emission 2060 adalah penambahan SPKLU PLN. Dengan adanya penambahan SPKLU PLN, pengguna kendaraan listrik akan merasa nyaman dan yakin untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
“Kami melihat potensi yang sangat besar dari kendaraan listrik di Jawa Barat. Lonjakan transaksi di SPKLU PLN membuktikan bahwa infrastruktur SPKLU yang kami bangun sangat mendukung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Kami terus berupaya memperluas jaringan SPKLU untuk memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik. Dengan penambahan SPKLU ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujar Agung.
Agung menambahkan, PLN UID Jabar telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kolaborasi ini mencakup pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, PLN yakin dapat mencapai target penambahan SPKLU dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para stakeholders. Kolaborasi yang baik akan mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang lengkap dan andal di Jawa Barat,” tambah Agung.
xxxccc
[14/1 18:02] +62 858-7107-2693: Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung
14 Januari 2025
Pemkot Bandung Minta Aplikasi Jagat Perbaiki Kerusakan Taman Tegalega
Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mendesak pengembang aplikasi koin Jagat bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi di taman-taman Kota Bandung akibat para pengguna yang berburu koin.
Ia menyebut berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (DPKP) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi, pihak pengelola aplikasi Jagat akan memperbaiki kerusakan di Taman Tegalega.
“Ya tadi dilaporkan oleh Pak Kadis Pertamanan (DPKP), dari pihak aplikasinya itu mau memperbaiki taman yang rusak. Mudah-mudahan benar janjinya,” ujar Koswara di Taman Tegalega, Selasa 14 Januari 2025.
Kerusakan di Taman Tegalega diduga terjadi akibat permainan berbasis aplikasi tersebut yang mendorong pengguna untuk mencari koin di berbagai lokasi, termasuk area taman.
Ia menyebut saat ini area taman telah dijaga oleh sekuriti untuk meminimalisir adanya kembali masyarakat yang melakukan aktivitas berburu koin.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi mengaku, meminta penghentian sementara penggunaan aplikasi ini hingga proses perbaikan selesai.
“Kami minta mereka berhenti dulu sambil melakukan perbaikan. Intinya, kita ingin kondisi taman kembali seperti semula,” kata Rizki.
Meski demikian, negosiasi dengan pihak aplikasi belum sepenuhnya tuntas karena keputusan perbaikan masih perlu persetujuan dari pimpinan perusahaan.
Namun, ada kesepahaman awal bahwa perbaikan akan dilakukan tanpa meminta dana, melainkan berupa aksi nyata di lapangan.
“Kami tidak minta uang, kami minta perbaikan langsung. Mereka sudah sepakat untuk memperbaiki beberapa taman yang terdampak,” ujar Rizki.
Selain itu, Rizki juga memberikan masukan agar konsep permainan di aplikasi tersebut diubah sehingga lebih berorientasi pada edukasi dan pelestarian ruang publik.
“Saya sarankan agar ada unsur sejarah dan edukasi dalam permainannya. Jangan hanya mencari koin untuk uang. Kalau di luar negeri sukses, belum tentu bisa diterapkan sama di sini,” jelasnya.
Ia berharap pengelola aplikasi turut bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.
“Masyarakat tidak akan merusak kalau tidak ada aplikasinya. Jadi mereka harus ikut memperbaiki,” tegas Rizki. (rob)**
