MADANIACOID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuktikan janjinya untuk menjadikan kepesertaan program keluarga berencana (KB) sebagai prasyarat penerimaan bantuan sosial, termasuk pemasangan listrik gratis. Penyambungan perdana listrik gratis berlangsung di Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, pada Rabu petang (7/5/2025), dalam rangkaian Festival Pelayanan Publik dan Hiburan Khas Jawa Barat “Bapak Kula Ketemu karo Warga, Abdi Nagri Nganjang ka Warga” Edisi VI di Kabupaten Cirebon.
KDM –sapaan Dedi Mulyadi– melakukan penyalaan simbolik aliran listrik di rumah pasangan Mastur (45) dan Solehah (35), salah satu pasangan penerima bantuan di Desa Cipinang, Kecamatan Beber. KDM lantas bertanya kepada pasangan usia subur (PUS) tersebut, apakah sudah menjadi peserta KB atau belum. Jika belum, Dedi meminta salah satu di antaranya segera menjadi peserta KB.
KDM mengingatkan bahwa ajakan ber-KB bukan untuk kepentingan pemerintah atau gubernur dan bupati, melainkan kepentingan pasangan itu sendiri. Dengan banyak anak, sambung KDM, orang tua yang kemudian bingung memikirkan biaya pengobatan. Begitu pula untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
“Silakan Ibu atau Bapak untuk segera menjadi peserta KB. Bapak, sebenarnya KB ini kan sebenarnya selain istri bisa juga suami. Banyak pilihannya. Suami di antaranya pakai pengaman. Bahasa Sundanya kondom. Ada juga vasektomi, tapi kan hari ini banyak yang mengharamkan itu. Tapi kan pemerintah tidak boleh maksa, ya kan? Mau pilih pakai KB apapun ya dipersilakan gitu lho! Mau kondom, mau vaksektomi, dipersilakan. Itu hak setiap warga untuk menentukan pilihannya,” ungkap KDM saat berdialog dengan pasangan tersebut.
Mendapati pertanyaan orang nomor satu di Jawa Barat demikian, Solehah mengaku sebetulnya dia sudah menjadi peserta KB sejak beberapa waktu lalu. Hanya saat ini tidak sedang menggunakan kontrasepsi karena baru saja melahirkan. Dia berencana kembali menggunakan KB suntik setelah melewati masa nifas.
_“Insyaallah_ saya kembali akan ber-KB,” ujar Solehah sambil mengucapkan terima kasih kepada Gubernur KDM yang sudah membantunya mendapatkan sambungan listrik. Dia juga berterima kasih atas kepedulian KDM dalam membantu biaya penyelesaian bangunan rumah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti menjelaskan, pelayanan KB berlangsung di Puskesmas Beber, Jalan Jenderal Sudirman 53, Beber, Cirebon. Meski menjadi prasyarat penerima bantuan, Siska tidak memungkiri ada di antaranya yang tidak menjadi peserta KB.
“Dari 36 penerima bantuan sambungan listrik, hanya 20 yang menjadi peserta KB. Mereka tidak menggunakan kontrasepsi karena sejumlah alasan. Di antaranya ada yang sudah masuk kategori lansia, jadi orang tua tunggal, belum menikah, dan baru melahirkan,” jelas Siska di sela pelayanan KB implan di Puskesmas Cibeber.
Selain itu, ada juga alasan lain untuk tidak menggunakan alat dan obat kontrasepsi karena ingin punya anak lagi. Kategori ini merupakan PUS yang baru memiliki anak satu atau belum punya anak sama sekali.
“Jadi, bukan karena mereka tidak mau ber-KB, melainkan karena ada alasan lain. Sebagai contoh, hari ini seorang ibu yang datang ke Puskemas untuk pemasangan KB implan. Sayangnya tidak bisa dilakukan pemasangan karena yang bersangkutan memiliki tekanan darah tinggi. Sempat ada opsi untuk dipasang IUD saja, tapi lagi-lagi tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sedang haid. Rencananya, dia akan datang lagi untuk pemasangan IUD pekan depan setelah selesai haid,” papar Siska.
Siska menjelaskan, setiap PUS punya keleluasaan untuk memilih menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Tugas pemerintah, sambung Siska, adalah menyediakan pilihan kontrasepsi. Komitmen ini sesuai dengan kebijakan Gubernur KDM yang memberikan keleluasaan kepada PUS untuk memilih alat dan obat kontransepsi. Yang penting ber-KB. KDM beralasan temuannya selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya keluarga prasejahtera atau keluarga miskin memiliki banyak anak.
“Pak Gubernur memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada suami yang bersedia menjalani vasektomi sebagai bentuk keberpihakan Jawa Barat kepada kaum perempuan. Selama ini hampir semua peserta KB adalah perempuan. Nah, Pak Gubernur menawarkan insentif untuk KB pria vasektomi agar suami turut aktif dalam upaya pengendalian penduduk. Pak Gubernur juga menekankan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun keluarga,” tandas Siska.
Pelayanan KB Serentak
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni menjelaskan bahwa pelayanan KB berlangsung sepanjang tahun. Akseptor yang dilayani dalam rangka festival “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” merupakan pelayanan rutin, sehingga tidak ada pengerahan khusus untuk berbondong-bondong ke tempat pelayanan.
Pihaknya mengagendakan pelayanan serentak KB vasektomi atau metode operasi pria (MOP) dan tubektomi atau metode operasi wanita (MOW) dalam rangka hari jadi Kabupaten Cirebon pada 17 Mei 2025 mendatang. Saat ini sedang dilakukan pendataan calon peserta KB dari 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon.
“Yang sudah mendaftar untuk MOP ada 17 orang plus hari ini satu orang, jadi total 18 orang. Untuk MOW ada 231 orang. Belum nanti mungkin ada penambahan-penambahan karena itu kan dari 40 kecamatan. Kalau itu enggak ada hubungannya dengan bantuan sosial. Beda dengan hari ini, di mana pelayanan ditujukan bagi penerima bantuan pemasangan listrik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Eni
