Cirebon.madania.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga kurang mampu.
Pernyataan ini disampaikan KDM usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Negara, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Musrenbang kali ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, kegiatan ini menandai langkah strategis menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
APBD 2025 Difokuskan untuk Kepentingan Publik
Gubernur KDM menegaskan bahwa seluruh alokasi APBD akan diarahkan untuk pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti:
– Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan,
– Penguatan sistem irigasi dan penyediaan air bersih,
– Fasilitas pendidikan yang layak dan tertata,
– Sarana kesehatan yang merata dan terjangkau.
“Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan riil warga. Mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan air bersih yang menjadi hak dasar masyarakat,” tegas KDM.
Program Perlindungan untuk Warga Kurang Mampu
Selain infrastruktur, Pemprov Jabar juga menyiapkan serangkaian program yang berpihak kepada masyarakat prasejahtera, di antaranya:
-Jaminan kesehatan,
– Akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi,
-Program bantuan perumahan dan hunian layak.
“Fokus kita pada pengurangan kemiskinan. Mulai dari jaminan kesehatan, akses pendidikan seluas mungkin, sampai memastikan mereka punya tempat tinggal yang layak,” ujar KDM.
RPJMD Jadi Panduan Pembangunan Jangka Menengah
Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan seluruh program dengan dokumen RPJMD Jawa Barat 2025–2029 agar perencanaan pembangunan tetap konsisten, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap program harus berjalan seirama dengan RPJMD. Ini kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat luas,” tandasnya.
Pembangunan Berkelanjutan dan Ekologis Jadi Prioritas
Sebagai bentuk komitmen terhadap visi “Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata”, KDM menyerukan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pemprov akan memperkuat ekosistem hutan kota dan aliran sungai desa sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
“Hutan kota, sumber mata air, dan sungai desa harus dirawat. Ini bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlanjutan,” tutupnya.
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Jadi Kunci
Musrenbang 2025 dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari pejabat kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga warga sipil.
Pemerintah membuka ruang partisipasi publik melalui pengisian formulir daring di tautan ini.
Pemprov Jabar memastikan hasil Musrenbang akan menjadi pijakan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.***
