Banten, mada.akarmusic.com/ – Tekanan publik atas dugaan praktik "titipan" siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akhirnya memakan korban politik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Langkah ini disebut sebagai komitmen etis partai dalam menjaga akuntabilitas politik di tengah sorotan tajam publik.
Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, menyampaikan bahwa pencopotan tersebut merupakan bagian dari penegakan etik internal partai. "Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini," kata Gembong, dikutip Rabu (2/7/2025).
Budi diduga terlibat dalam polemik PPDB di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem pendidikan dan potensi intervensi kekuasaan dalam sektor publik.
Gembong menegaskan, keputusan itu bukan hanya soal citra, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan politik. "Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” tegasnya.
Sebagai pengganti, PKS mengangkat Imron Rosadi, anggota Komisi V DPRD Banten, untuk mengisi posisi strategis tersebut. Imron diharapkan membawa semangat pembenahan dan memperkuat citra publik DPRD, yang kerap kali tergerus oleh isu-isu etika.
PKS juga memastikan bahwa dinamika internal ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. “Kami tetap komit mendukung program-program Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah,” ujar Gembong.
Gubernur Banten Andra Soni sendiri enggan masuk terlalu jauh dalam urusan internal partai pengusungnya itu. “Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujarnya diplomatis. Ia menegaskan bahwa pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang biasa dalam dinamika politik daerah.
Kasus dugaan titipan siswa yang menyeret nama Budi Prajogo sebelumnya menyulut kemarahan masyarakat. Publik mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam sistem pendidikan negeri yang semestinya bebas dari intervensi kekuasaan.
Langkah PKS mencopot kadernya bisa dibaca sebagai manuver pencegahan kerusakan citra yang lebih besar, sekaligus upaya merawat kredibilitas partai menjelang tahun politik.***
